Umang adalah penyandang tuna netra sejak lahir. Seperti anak-anak pada umumnya, Umang ingin sekali sekolah, naik kendaraan umum, dan berjalan-jalan di taman. Tapi, dengan keterbatasannya ditambah sarana yang tidak mendukung, pupuslah harapan Umang.

Tapi, ada kabar baik, nih, buat Umang dan teman – teman penyandang disabilitas lainnya. Kementerian PPN / Bappenas didukung Pemerintah Indonesia-Jerman (GIZ) memfinalisasi RPP Perencanaan dan Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas, lho, Kids.

“Kita diminta untuk menyusun RPP yang intinya untuk memberikan ruang-ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Baik itu pendidikan, kesehatan, layanan publik, pekerjaan, ekonomi, dan lain-lain.
Sekolah inklusi juga diperbanyak buat anak-anak penyandang disabilitas. Dibangun pula pedestarian seperti guiding block untuk penyandang tuna netra. Disediakan toilet umum yang aksesebel. Pintu yang bisa dilalui oleh kursi roda dan masih banyak lagi. Tujuannya adalah ingin membangun Indonesia yang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk lebih berpartisipasi,” terang Ibu Vivi Yulaswati, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas.

 

Nantinya akan lebih banyak lagi dibangun sekolah-sekolah inklusi, sekolah yang ramah untuk penyandang disabilitas. Fasilitas umum seperti kendaraan umum, jalan umum, tempat ibadah, tempat rekreasi yang bisa diakses oleh teman penyandang disabilitas, lho.
Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas diberi amanat untuk mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2018. Untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan dalam RPP dan RIPID ini, Kementerian PPN/Bappenas juga ikut melibatkan para penyandang disabilitas di Indonesia, lho, Kids. Kenapa dilibatkan? Karena, dalam kebijakan dan program terkait penyandang disabilitas, seringkali ditemukan minimnya keberpihakan kepada penyandang disabilitas karena kurang dilibatkan dalam penyusunannya.

“Masih terbatasnya pemahaman dari pemangku kepentingan terhadap isu inklusif disabilitas dalam setiap program dan kegiatan, juga menjadi kendala untuk mengakomodasi keberpihakan terhadap penyandang disabilitas. Kerjasama dengan GIZ yang telah berlangsung selama delapan tahun ini memberikan perhatian utama bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan institusi maupun individual dalam bidang legislasi, serta konsep perlindungan sosial yang komprehensif sesuai dengan risiko hidup manusia (life-cycle risk), sehingga RPP Perencanaan dan RIPID yang dirumuskan ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas,” terang Ibu Vivi.

You may also like
Latest Posts from Majalahjustforkids.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *